Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi oleh LSP BSSN
Webinar ini membuka mata kita tentang betapa pentingnya sertifikasi kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi, terutama di era digital ini yang penuh dengan ancaman siber yang semakin canggih kedepannya. LSP BSSN hadir sebagai lembaga yang bertangguang jawab untuk memastikan bahwa SDM di bidang ini benar-benar kompeten dan siap menghadapi tantangan keamanan informasi. Bayangkan saja, dalam setahun, 1.290 orang akan disertifikasi! Jadi, Ini merupakan sebuah langkah besar untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia di kancah global.
Di Acara kali ini menyoroti peran penting Akademi Sandi Negara dalam mencetak profesional keamanan siber dan sandi. Para narasumber itu, seperti Bapak Agus Salim, Bapak Herbakti Nugroho Ibu Kussanti, dan Bapak Sitorus, membagikan pengalaman mereka yang menginspirasi, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pengalaman kerja di bidang ini. Para Narasumber menekankan bahwa digitalisasi memang membawa kemudahan, tapi juga meningkatkan kerentanan keamanan. Jadi, memiliki SDM yang terlatih dan tersertifikasi merupakan kunci penting untuk menjaga keamanan nasional.
Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM Keamanan Siber
Dari perspektif Quadruple Helix, kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan asosiasi profesi menjadi kunci utama dalam pengembangan SDM keamanan siber. Proses ini dimulai dari standarisasi regulasi, kebijakan, dan prosedur, kemudian melalui sistem akreditasi (BNSP dan KAN) serta sertifikasi oleh LSP bidang keamanan siber. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui HR Quality Assurance, sementara dukungan kurikulum diberikan melalui Capacity Building yang mencakup pendidikan vokasi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Tujuannya? Menciptakan SDM dengan kompetensi tinggi yang siap bersaing di tingkat global.
Pemerintah, melalui berbagai peraturan seperti PP 71 Tahun 2019, Perpres 95 Tahun 2018, Perpres 28 Tahun 2021, dan Perpres 82 Tahun 2022, menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan umum dari ancaman siber. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
Pembangunan budaya keamanan siber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pengaturan dan pembinaan SDM dalam perlindungan sistem elektronik.
Kewajiban tenaga ahli di bidang sistem elektronik untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Peran BSSN dalam Peningkatan Kapasitas SDM
BSSN, sebagai koordinator nasional, memiliki peran sentral dalam menyusun pedoman peningkatan kapasitas SDM keamanan siber. Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2023 mengatur peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai cara, seperti penyediaan SDM, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan SDM keamanan siber secara kualitas dan kuantitas, serta membangun kesadaran keamanan informasi di tingkat nasional.
Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber (PONKS)
Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber (PONKS) menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi kebutuhan SDM keamanan siber. PONKS terdiri dari 5 level (hijau untuk level 5 hingga hitam untuk level 9) dan dibagi menjadi tiga tahap: entry, intermediate, dan advanced. Beberapa tugas yang termasuk dalam PONKS antara lain:
Produk Evaluator
Cryptografer
Network Security
Cyber Security Awareness
Cyber Security Governance
Auditor
Pentester
SOC (Security Operation Center)
Digital Forensic and Incident Response
Timeline penyusunan dan implementasi PONKS dan SKKNI dimulai sejak 2019, dengan berbagai SKKNI yang telah diterbitkan, seperti SKKNI bidang Security Operation Center, Uji Keamanan Siber, Audit Keamanan Informasi, dan Kriptografi. Pada tahun 2024, diharapkan SKKNI bidang Tanggap Insiden Cyber akan selesai dan diterapkan.
Sertifikasi Kompetensi: Kunci Menuju SDM Berkualitas
Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan SDM keamanan siber. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi atas keahlian seseorang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri, peluang kerja, dan nilai tambah bagi individu. Bagi organisasi, sertifikasi memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
Prinsip pelaksanaan sertifikasi adalah valid, reliable, flexible, and fair. Metode uji kompetensi mencakup daftar pertanyaan terstruktur, wawancara, dan portofolio. Proses ini memastikan bahwa setiap individu yang tersertifikasi benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
Manfaat Sertifikasi Kompetensi:
Bagi Individu: Pengakuan resmi negara, peningkatan kepercayaan diri, peluang kerja yang lebih baik, dan nilai tambah.
Bagi Organisasi: Kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan pengurangan risiko.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tantangan terbesar dalam menjaga keamanan siber adalah meningkatkan kesadaran semua level pegawai tentang pentingnya keamanan siber. Bukan hanya tugas tim IT, tapi semua pengguna sistem informasi harus paham risiko dan cara mengatasinya. Pelatihan dan sertifikasi menjadi solusi untuk membangun budaya keamanan siber yang kuat.
Dengan semua upaya ini, Indonesia sedang menuju ke arah yang tepat dalam membangun SDM keamanan siber yang kompeten dan siap menghadapi tantangan digital. Kolaborasi antara semua pihak—pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat—adalah kunci untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat dan berdaya saing global.
Komentar
Posting Komentar